Ketua Bawaslu Mengingatkan Jajarannya Dalam Pengelolaan APBD Dan APBN Pemilu

Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, jajarannya agar pengelolaan APBN dan APBD untuk pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga tak meninggalkan residu (endapan masalah) pada masa mendatang.

Abhan dalam rilisnya diterima di Jakarta, Senin, berharap jajaran Bawaslu menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat menaati peraturan yang berlaku demi mencegah endapan masalah pada masa mendatang.

Dia menjelaskan, pada Pemilu Serentak 2024 anggarannya berasal dari tiga sumber. Yakni APBN untuk pemilu, APBD dari pemerintah provinsi untuk pemilihan gubernur, dan APBD yang berasal pemerintah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wali kota.

"Hanya DKI Jakarta yang tak ada pemilihan bupati atau wali kota dan hanya D.I. Yogyakarta yang tak ada pemilihan gubernur,"kata dia, dikutip dari Antara, Senin (22/11).

Dengan menggunakan anggaran dari tiga sumber tersebut, ujar dia, maka penting memahami norma pengelolaan keuangan. "Harapannya kita tak punya residu masalah pengelolaan keuangan untuk masa mendatang dari tahun sebelumnya,"katanya.

Dia menyatakan, pengelola keuangan yang bersumber dari APBN sejauh ini tak banyak menuai polemik. Hanya saja, mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu menunjuk keuangan yang bersumber dari APBD untuk pilkada masih ada beberapa catatan kekurangan pengelolaan keuangan.

"Kami senantiasa berpesan untuk hati-hati dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBD. Saya kira ini menjadi catatan agar dapat menjadi perbaikan,"ucapnya.

Dia mengatakan, Pilkada Serentak 2020, termasuk pilkada yang terpanjang baik dari penganggaran, yaitu sejak 2020 hingga 2021.

Terlebih, lanjutnya masih ada satu yang melewati 2021, yaitu di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, yang rencananya digelar pemungutan suara ulang (PSU) yang dijadwalkan ulang pada 26 Januari 2022.

"PSU di Yalimo membuat penganggaran Pilkada 2020 menjadi tiga tahun anggaran. Karena Pemkab Yalimo menyampaikan tak ada anggaran, maka sumber dana dibantu dari APBN sekitar Rp50 miliar,"kata dia.

Kondisi penganggaran yang melewati satu tahun anggaran tersebut tentunya penting untuk berhati-hati dalam mengelolanya agar tidak menjadi endapan masalah di kemudian hari, katanya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengamat Politik: Partai Golkar Sudah Biasa Menghadapi Masalah Korupsi

Jakarta - Empat kader Partai Golkar terseret kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, anggota DPR RI dan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, serta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah korupsi. Tidak aneh jika ada beberapa kader Golkar tertangkap dalam rentang waktu yang berdekatan. "Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Bahkan ketum dan sekjen Golkar di kepemimpinan sebelumnya ditangkap KPK. Jika saat ini, ada beberapa tokoh Golkar yang ditangkap KPK dan Kejaksaan itu hal yang tak aneh,"ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (21/10). Menurut Ujang, citra partai beringin itu bisa tercoreng karena kasus yang menjerat rentetan kader Golkar. Jika sudah demikian, tentu berdampak pada elektabilitas partai. "Soal citra memang bisa saja terco...
Baca selengkapnya

Dibawah Kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar Yakin Bisa Lebih Maju

Jakarta - Pendiri Facility for Strategic and International Research Studies (CSIS) Jusuf Wanandi menilai, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto mampu menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, Airlangga mampu membawa semangat di inner partai beringin untuk menghadapi beragam tantangan. "Di tengah tantangan dan perubahan zaman yang begitu besar, Golkar selalu mampu melewatinya. (Bahkan) tidak hanya bersama rakyat, tapi selalu bisa lebih maju lagi dari sebelumnya," kata Jusuf di sela-sela perayaan 50 tahun CSIS, Selasa (10/8). Mantan Direktur Eksekutif CSIS optimistis kepemimpinan Airlangga tak hanya mampu memajukan partai, namun juga politik Indonesia ke depan. Hal itu pun ia yakini dapat membuat demokrasi Indonesia semakin kuat termasuk membawa masyarakat ke gerbang kemakmuran. "Dengan demokrasi yang kuat, bisa membawa kita ke gerbang kemakmuran di masa mendatang, seperti yang digambarkan Airlangga. Selamat kepada Golkar, kami selalu siap ...
Baca selengkapnya

Golkar Menunjuk Adies Kadir Menggantikan Azis Syamsuddin Sebagai Waketum Polhukam Partai Golkar

Jakarta - Partai Golkar telah menunjuk pengganti Azis Syamsuddin dari pengurus Partai Golkar. Jabatan wakil ketua umum bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) diserahkan kepada Adies Kadir. Jabatan itu lowong setelah Azis menjadi tersangka di KPK dan berstatus nonaktif dari partai. Selain kursi waketum bidang polhukam, ada dua kursi waketum yang kosong yaitu bidang sosial dan bidang penggalangan strategis. Keputusan itu keluar setelah diputuskan dalam rapat pleno di DPP Golkar, Senin (27/9) malam. "Dalam rapat pleno tadi diputuskan pergantian antar waktu. Ada tiga posisi lowong, waketum bidang polhukam yang dibidangi Azis Syamsuddin karena non aktif sementara jadi digantikan oleh saya,"kata Adies kepada wartawan usai rapat pleno di DPP Golkar, Senin (27/9). Adies mengatakan, kursi wakil ketua umum bidang sosial yang sebelumnya dipegang Roem Kono, saat ini dijabat Firman Soebagyo. Diketahui, Roem menjadi duta besar Indonesia untuk Bosnia dan Herzegovin...
Baca selengkapnya