Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2021

Hanura Jabar Siap Dukung Ridwan Kamil Untuk Maju Sebagai Gubernur Jabar Atau Maju di Pilpres

Jakarta - Ketua DPW Hanura Jabar, Dian Rahadian menyatakan siap mendukung Ridwan Kamil untuk maju kembali menjadi Gubernur Jawa Barat atau berkompetisi di level Pemilihan Presiden . Latar belakang pernyataan itu didasari belum adanya figur lain yang potensial dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 Ditambah, belum ada partai lain yang terlihat mendeklarasikan calon yang akan diusung. "Sampai saat ini kami belum melihat adanya figur-figur sebagai calon Gubernur Jabar untuk tahun 2024 mendatang. Karena memang semua belum ada yang mendeklarasikan sebagai Gubernur Jabar di periode yang akan datang,"kata dia di Kantor DPW Hanura Jabar, Kota Bandung, Jumat (26/11). Tak hanya di level Pemilihan Gubernur Jawa Barat, DPW Hanura Jabar mendukung Ridwan Kamil maju dalam Pemilihan Presiden 2024. DPW Hanura Jabar akan mengusulkan dukungan tersebut kepada pengurus partai di tingkat pusat agar bisa masuk dalam pertimbangan. "Mau di level daerah atau

Ketua Bawaslu Mengingatkan Jajarannya Dalam Pengelolaan APBD Dan APBN Pemilu

Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, jajarannya agar pengelolaan APBN dan APBD untuk pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga tak meninggalkan residu (endapan masalah) pada masa mendatang. Abhan dalam rilisnya diterima di Jakarta, Senin, berharap jajaran Bawaslu menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat menaati peraturan yang berlaku demi mencegah endapan masalah pada masa mendatang. Dia menjelaskan, pada Pemilu Serentak 2024 anggarannya berasal dari tiga sumber. Yakni APBN untuk pemilu, APBD dari pemerintah provinsi untuk pemilihan gubernur, dan APBD yang berasal pemerintah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wali kota. "Hanya DKI Jakarta yang tak ada pemilihan bupati atau wali kota dan hanya D.I. Yogyakarta yang tak ada pemilihan gubernur,"kata dia, dikutip dari Antara, Senin (22/11). Dengan menggunakan anggaran dari tiga sumber tersebut, ujar dia, maka penting memahami norma pengelolaan keuangan. "Harapannya kita tak

Sekjen PDIP:Jika Hubungan PDIP Terhadap Gerindra Tetap Baik Meski Ada Sindiran Dari Ketum Gerindra Fadli Zon

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, hubungan PDIP dan Gerindra tetap baik. Walaupun ada sindiran dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada Presiden Jokowi yang belum meninjau banjir Sintang tapi malah meresmikan Sirkuit Mandalika di NTB. Dia mengatakan, Fadli Zon memang kerap kali berseberangan dengan pemerintah meski posisi Gerindra di pemerintahan. "Hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo juga sangat baik. Demikian pula antara PDI Perjuangan dan Gerindra juga berjalan baik, saling menghormati sebagai sesama partai yang berada di dalam pemerintahan,"ujar Hasto dalam keterangannya dikutip Minggu (14/11/2021). Hasto meyakini, Gerindra akan mengambil sikap terhadap Fadli yang berbeda sikap politik dengan partainya. "Meskipun hal tersebut sekali lagi menjadi kewenangan inner Partai Gerindra dan kami tidak bermaksud campur tangan,"katanya. Terkait kritik Fadli sendiri, Hasto

AHY Mengucap Syukur Terkait Gugatan PD Kepengurusan AHY Oleh Kubu Moeldoko Ditolak MA

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak review atau uji materi atas AD/ART Partai Demokrat (PD) kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diajukan kubu Moeldoko. Menanggapi hal tersebut, AHY mengaku bersyukur dan menyatakan telah memprediksi MA tidak akan menerima gugatan kubu Moeldoko dan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra. "Alhamdulillah, tentu kami sangat menyambut gembira keputusan ini. Keputusan yang sebenarnya sudah kami perkirakan sejak awal. Kami yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak, karena gugatannya sangat tidak masuk di akal,"kata AHY dalama keterangan pers daring, Rabu (10/11/2021). "Judicial Review AD/ART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan pihak KSP Moeldoko, melalui proxy-proxy-nya, yang dibantu pengacara Yusril Ihza Mahendra,"sambung dia. AHY mengingatkan bahwa pihaknya adalah pemilik sah Demokrat yang diakui pemerintah. "Tidak pernah KSP Moeldoko mendapatkan sertifikat dari Pemerintah atas kepemilikan propert

Test Fit Dan Proper untuk Calon Panglima TNI Jenderal Andika Akan di Gelar Tanggal 5 November 2021

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan dilaksanakan pada Jumat, 5 November 2021. Namun, rangkaian tes sebelum fit and proper test untuk calon Panglima TNI dimulai hari ini. "Setelah Bamus (Badan Musyawarah) kemarin, rangkaian fit and also proper test dimulai hari ini, hari ini adalah rapat interior kemudian direncanakan besok adalah fit and appropriate test yang dilaksanakan oleh Komisi I,"kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/11/2021). Menurut Dasco, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Andika Perkasa bisa selesai dalam satu hari saja, sehingga hasil dari fit and proper test bisa dibawa ke rapat paripurna 8 November 2021. "Menurut pengalaman yang ada, fit as well as correct test tidak lebih dari 1 hari, karena calon tunggal,"kata dia. Sebelumnya, Komisi I DPR RI akan menggelar rapat inner terkait jadwal fit as well as cor