AHY Mengucap Syukur Terkait Gugatan PD Kepengurusan AHY Oleh Kubu Moeldoko Ditolak MA

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak review atau uji materi atas AD/ART Partai Demokrat (PD) kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diajukan kubu Moeldoko.

Menanggapi hal tersebut, AHY mengaku bersyukur dan menyatakan telah memprediksi MA tidak akan menerima gugatan kubu Moeldoko dan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra.

"Alhamdulillah, tentu kami sangat menyambut gembira keputusan ini. Keputusan yang sebenarnya sudah kami perkirakan sejak awal. Kami yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak, karena gugatannya sangat tidak masuk di akal,"kata AHY dalama keterangan pers daring, Rabu (10/11/2021).

"Judicial Review AD/ART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan pihak KSP Moeldoko, melalui proxy-proxy-nya, yang dibantu pengacara Yusril Ihza Mahendra,"sambung dia. AHY mengingatkan bahwa pihaknya adalah pemilik sah Demokrat yang diakui pemerintah.

"Tidak pernah KSP Moeldoko mendapatkan sertifikat dari Pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Moeldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Moeldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat,"ucapnya.

AHY menyebut Moeldoko sangat gemar "memamerkan" kekuasaannya, dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

"Hasutan dan pamer kekuasaaan seperti ini, tidak hanya mencoreng nama baik Bapak Presiden, selaku atasan langsung beliau, tetapi juga menabrak etika politik, moral serta merendahkan supremasi hukum di Tanah Air.

Lebih dari itu, juga melabrak kehormatan dan etika keprajuritan. Banyak senior saya di TNI yang memberikan simpati kepada kami atas ulah dan tindak tanduk perbuatan KSP Moeldoko itu,"tegasnya.

AHY Klaim Salah Satu Penggugat Minta Maaf


Selain itu, lanjut AHY, dari empat penggugat AD/ART ini, ada satu orang yang akhirnya meminta maaf, serta memohon agar diterima kembali menjadi kader Partai Demokrat.

"Terhadap mantan kader yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut, saya tentu akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat. Sedangkan untuk tiga orang lainnya, yang tidak mengakui kesalahannya, atau telah gelap mata dan dibutakan oleh janji-janji KSP Moeldoko, maka tentu saya harus mengambil sikap yang tegas. Saya yakin, seluruh kader Partai Demokrat akan menerima keputusan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) tidak menerima judicial testimonial atas AD/ART Partai Demokrat (PD) kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Menyatakan permohonan keberatan HUM dari Para Pemohon tidak dapat diterima," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).

Perkara itu nomor 39 P/HUM/2021 dengan pemohon Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham. Dengan objek sengketa AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor M.H-09. AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan advertisement ART.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengamat Politik: Partai Golkar Sudah Biasa Menghadapi Masalah Korupsi

Jakarta - Empat kader Partai Golkar terseret kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, anggota DPR RI dan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, serta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah korupsi. Tidak aneh jika ada beberapa kader Golkar tertangkap dalam rentang waktu yang berdekatan. "Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Bahkan ketum dan sekjen Golkar di kepemimpinan sebelumnya ditangkap KPK. Jika saat ini, ada beberapa tokoh Golkar yang ditangkap KPK dan Kejaksaan itu hal yang tak aneh,"ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (21/10). Menurut Ujang, citra partai beringin itu bisa tercoreng karena kasus yang menjerat rentetan kader Golkar. Jika sudah demikian, tentu berdampak pada elektabilitas partai. "Soal citra memang bisa saja terco...
Baca selengkapnya

Dibawah Kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar Yakin Bisa Lebih Maju

Jakarta - Pendiri Facility for Strategic and International Research Studies (CSIS) Jusuf Wanandi menilai, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto mampu menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, Airlangga mampu membawa semangat di inner partai beringin untuk menghadapi beragam tantangan. "Di tengah tantangan dan perubahan zaman yang begitu besar, Golkar selalu mampu melewatinya. (Bahkan) tidak hanya bersama rakyat, tapi selalu bisa lebih maju lagi dari sebelumnya," kata Jusuf di sela-sela perayaan 50 tahun CSIS, Selasa (10/8). Mantan Direktur Eksekutif CSIS optimistis kepemimpinan Airlangga tak hanya mampu memajukan partai, namun juga politik Indonesia ke depan. Hal itu pun ia yakini dapat membuat demokrasi Indonesia semakin kuat termasuk membawa masyarakat ke gerbang kemakmuran. "Dengan demokrasi yang kuat, bisa membawa kita ke gerbang kemakmuran di masa mendatang, seperti yang digambarkan Airlangga. Selamat kepada Golkar, kami selalu siap ...
Baca selengkapnya

Golkar Menunjuk Adies Kadir Menggantikan Azis Syamsuddin Sebagai Waketum Polhukam Partai Golkar

Jakarta - Partai Golkar telah menunjuk pengganti Azis Syamsuddin dari pengurus Partai Golkar. Jabatan wakil ketua umum bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) diserahkan kepada Adies Kadir. Jabatan itu lowong setelah Azis menjadi tersangka di KPK dan berstatus nonaktif dari partai. Selain kursi waketum bidang polhukam, ada dua kursi waketum yang kosong yaitu bidang sosial dan bidang penggalangan strategis. Keputusan itu keluar setelah diputuskan dalam rapat pleno di DPP Golkar, Senin (27/9) malam. "Dalam rapat pleno tadi diputuskan pergantian antar waktu. Ada tiga posisi lowong, waketum bidang polhukam yang dibidangi Azis Syamsuddin karena non aktif sementara jadi digantikan oleh saya,"kata Adies kepada wartawan usai rapat pleno di DPP Golkar, Senin (27/9). Adies mengatakan, kursi wakil ketua umum bidang sosial yang sebelumnya dipegang Roem Kono, saat ini dijabat Firman Soebagyo. Diketahui, Roem menjadi duta besar Indonesia untuk Bosnia dan Herzegovin...
Baca selengkapnya