Aktivis Anti Korupsi, Febri Diansyah Sebut Ada 3 Hal Pelik Yang Harus Dituntaskan Partai Politik

Jakarta - Aktivis anti korupsi, Febri Diansyah menyebutkan ada tiga masalah pelik yang perlu dituntaskan partai politik untuk menekan kasus korupsi. Merujuk data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Januari 2021, total 417 politisi terjerat kasus rasuah.

"Kalau kita kaitkan dengan isu korupsi di sektor politik, ternyata posisi yang paling banyak dijerat dalam kasus korupsi itu selain swasta adalah para politisi anggota DPR dan DPRD, kalau dijumlahkan DPR DPRD, wali kota, bupati, jumlahnya bisa mencapai 417 politisi,"katanya dalam launching PKS Muda Institute sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10).

Selanjutnya, dia merinci, masalah pertama yang kerap membebani partai politik adalah pendanaan. Seperti dua sisi mata uang, keterbatasan pendanaan untuk partai politik secara umum menjadi alasan para politisi mencari sumber pendanaan lain dengan cara-cara koruptif.

Namun, jika negara membantu menopang keuangan partai politik, memicu resistensi dari masyarakat lantaran terbentur dengan akuntabilitas. Sederhananya, ucap Febri, masyarakat ragu perilaku korupsi tak terjadi kendati sudah mendapat bantuan negara.

"Ada problem akuntabilitas, keterbatasan akses audit BPK, juga terhadap pendanaan partai politik, jadi ini perlu diselesaikan sebenarnya,"jelasnya.

Masalah kedua dan ketiga adalah kaderisasi dan rekrutmen. Mantan Juru Bicara KPK ini berpandangan, kaderisasi dan proses rekrutmen sedianya seusai dengan tahapan tertentu agar nantinya saat bergantung dalam payung partai politik dapat berkontribusi memecahkan akar masalah di partai.

Namun, Febri tidak menampik, masih banyak partai politik mengesampingkan kapasitas dalam proses kaderisasi dan rekrutmen. Umumnya, beberapa partai politik melakukan kaderisasi berdasarkan faktor kedekatan.

"Ada partai yang kaderisasinya berdasarkan kedekatan tokoh-tokoh tertentu, kedekatan dengan para pemilik modal tertentu, atau penguasaan terhadap sumber daya ekonomi sumber daya uang,"ungkapnya.

Jika proses kaderisasi dan rekrutmen bersifat oligarki, Febri meyakini langkah itu memiliki masalah serius khususnya dalam perilaku rasuah.

"Ini tentu akan menjadi masalah dan punya efek domino yang sangat serius terhadap korupsi di sektor politik."

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengamat Politik: Partai Golkar Sudah Biasa Menghadapi Masalah Korupsi

Jakarta - Empat kader Partai Golkar terseret kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, anggota DPR RI dan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, serta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah korupsi. Tidak aneh jika ada beberapa kader Golkar tertangkap dalam rentang waktu yang berdekatan. "Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Bahkan ketum dan sekjen Golkar di kepemimpinan sebelumnya ditangkap KPK. Jika saat ini, ada beberapa tokoh Golkar yang ditangkap KPK dan Kejaksaan itu hal yang tak aneh,"ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (21/10). Menurut Ujang, citra partai beringin itu bisa tercoreng karena kasus yang menjerat rentetan kader Golkar. Jika sudah demikian, tentu berdampak pada elektabilitas partai. "Soal citra memang bisa saja terco...
Baca selengkapnya

Dibawah Kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar Yakin Bisa Lebih Maju

Jakarta - Pendiri Facility for Strategic and International Research Studies (CSIS) Jusuf Wanandi menilai, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto mampu menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, Airlangga mampu membawa semangat di inner partai beringin untuk menghadapi beragam tantangan. "Di tengah tantangan dan perubahan zaman yang begitu besar, Golkar selalu mampu melewatinya. (Bahkan) tidak hanya bersama rakyat, tapi selalu bisa lebih maju lagi dari sebelumnya," kata Jusuf di sela-sela perayaan 50 tahun CSIS, Selasa (10/8). Mantan Direktur Eksekutif CSIS optimistis kepemimpinan Airlangga tak hanya mampu memajukan partai, namun juga politik Indonesia ke depan. Hal itu pun ia yakini dapat membuat demokrasi Indonesia semakin kuat termasuk membawa masyarakat ke gerbang kemakmuran. "Dengan demokrasi yang kuat, bisa membawa kita ke gerbang kemakmuran di masa mendatang, seperti yang digambarkan Airlangga. Selamat kepada Golkar, kami selalu siap ...
Baca selengkapnya

PPP Menyambut Positif Ajakan PKB Untuk Membentuk Poros Alternatif di Pilpres 2024

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) menyambut positif ajakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membentuk poros alternatif di Pilpres 2024. Menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi soliditas koalisi ini mudah tercapai karena sama-sama partai berlandaskan religius "Kami positif siapapun yang mengajak apalagi sesama rumpun koalisi parpol Islam, itu lebih bagus karena soliditasnya bisa tercapai,"ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Namun, dia mengingatkan ambang batas pencalonan presiden yang perlu dipenuhi adalah 20 persen kursi di DPR. Bila hanya PPP dan PKB belum cukup. Harus juga bersama PKS dan PAN baru terpenuhi ambang batas. "Kalau poros Islam itu PPP, PKS PKB itu berapa persen, tinggal cukup enggak. Kalau ditambahkan frying pan mungkin bisa cukup, kalau dinilai mampu usung poros sendiri, itu jadi poros alternatif,"ujarnya. "Tinggal kemauan kita semua sebenarnya. Karena itu...
Baca selengkapnya