PDIP Bertemu Kedubes India, Membahas Dari Mengenai E-voting, Covid-19, Sampai Isu Mengenai Afghanistan Dan Taliban

Jakarta - DPP PDIP hari ini bertemu dengan Kedutaan Besar India yang dilaksanakan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021). Adapun pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan mulai dari pemilu, pandemi Covid-19, hingga soal Taliban.

Turut dihadiri oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP bidang luar negeri Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri DPP PDIP Hanjaya, dan Yasinta Sekarwangi dari Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDIP. Sementara jajaran Kedubes India dipimpin oleh Basir Ahmad, Wakil Duta Besar yang baru ditugaskan di Indonesia.

"Saya memberi tahu pertemuan kita ini kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan beliau menitipkan salam. Sekaligus pesan untuk berdiskusi soal pelaksanaan demokrasi di India, khususnya menegenai electing elektronik atau e-voting,"kata Hasto dalam keterangannya.

Basir pun meresponnya. Kata dia, soal e-voting, India sudah lama merencanakan dan membahasnya. Diapun mengundang jika jajaran PDIP hendak mempelajarinya dengan datang langsung ke India.
"Silahkan berkunjung ke India,"kata Basir.

Sementara, pembicaraan sempat menyinggung soal permasalahan Laut China Selatan, kekuatan militer, sampai soal isu Afghanistan dan Taliban, yang merupakan tetangga langsung India dari sisi kewilayahan.

Hasto pun menjelaskan bahwa pihaknya memahami betul dampak kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan di Afghanistan. Menurutnya, PDIP yang memegang Pancasila dan kebhinekaan, acap kali menjadi target kampanye negatif kelompok garis keras.

Namun serangan itu justru membuktikan bahwa strategi paling efektif membendung gerakan radikalisme adalah dengan terus memperkuat demokratisasi dan dukungan atas kebhinekaan.

"Kami konsisten untuk mendorong nasionalisme dengan semangat persamaan hak semua warga negara,"kata Hasto.

Masalah Pandemi

Covid-19 juga menjadi topik pembahasan. Keduanya saling menceritakan pengalaman menghadapi pandemi dan dampaknya yang berat terhadap perekonomian. Basir lalu mengatakan India siap bekerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi covid. Termasuk kemungkinan membangun pabrik manufaktur vaksin covid-19 di Indonesia.

Hasto mengapresiasi hal tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan India. "Kami mendukung penguatan kerja sama Indonesia dan India,"kata Hasto.

Dia menjelaskan bahwa ekspor hasil pertanian Indonesia mengalami peningkatan. Dimungkinkan karena masifnya pembangunan infrastruktur di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Infrastruktur inilah kunci mendorong progres kenaikan ekonomi. Sayangnya belakangan tertahan karena pandemi covid,"tutur Hasto.

Yang jelas, dalam situasi pandemi dengan varian infection covid-19, dia mengatakan bahwa mau tak mau, semua harus siap untuk hidup bersama pandemi.

"Kami di partai sudah membiasakan bagaimana bekerja lebih banyak secara digital. Sudah ratusan rapat partai kami lakukan secara virtual di masa pandemi,"kata Hasto.

Kunjungan antar sahabat itu lalu diakhiri dengan makan siang. PDIP menyiapkan sejumlah food selection kuliner Nusantara diantaranya adalah nasi goreng, soto, dan sate.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengamat Politik: Partai Golkar Sudah Biasa Menghadapi Masalah Korupsi

Jakarta - Empat kader Partai Golkar terseret kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, anggota DPR RI dan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, serta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah korupsi. Tidak aneh jika ada beberapa kader Golkar tertangkap dalam rentang waktu yang berdekatan. "Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Bahkan ketum dan sekjen Golkar di kepemimpinan sebelumnya ditangkap KPK. Jika saat ini, ada beberapa tokoh Golkar yang ditangkap KPK dan Kejaksaan itu hal yang tak aneh,"ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (21/10). Menurut Ujang, citra partai beringin itu bisa tercoreng karena kasus yang menjerat rentetan kader Golkar. Jika sudah demikian, tentu berdampak pada elektabilitas partai. "Soal citra memang bisa saja terco...
Baca selengkapnya

Dibawah Kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar Yakin Bisa Lebih Maju

Jakarta - Pendiri Facility for Strategic and International Research Studies (CSIS) Jusuf Wanandi menilai, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto mampu menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, Airlangga mampu membawa semangat di inner partai beringin untuk menghadapi beragam tantangan. "Di tengah tantangan dan perubahan zaman yang begitu besar, Golkar selalu mampu melewatinya. (Bahkan) tidak hanya bersama rakyat, tapi selalu bisa lebih maju lagi dari sebelumnya," kata Jusuf di sela-sela perayaan 50 tahun CSIS, Selasa (10/8). Mantan Direktur Eksekutif CSIS optimistis kepemimpinan Airlangga tak hanya mampu memajukan partai, namun juga politik Indonesia ke depan. Hal itu pun ia yakini dapat membuat demokrasi Indonesia semakin kuat termasuk membawa masyarakat ke gerbang kemakmuran. "Dengan demokrasi yang kuat, bisa membawa kita ke gerbang kemakmuran di masa mendatang, seperti yang digambarkan Airlangga. Selamat kepada Golkar, kami selalu siap ...
Baca selengkapnya

PPP Menyambut Positif Ajakan PKB Untuk Membentuk Poros Alternatif di Pilpres 2024

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) menyambut positif ajakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membentuk poros alternatif di Pilpres 2024. Menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi soliditas koalisi ini mudah tercapai karena sama-sama partai berlandaskan religius "Kami positif siapapun yang mengajak apalagi sesama rumpun koalisi parpol Islam, itu lebih bagus karena soliditasnya bisa tercapai,"ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Namun, dia mengingatkan ambang batas pencalonan presiden yang perlu dipenuhi adalah 20 persen kursi di DPR. Bila hanya PPP dan PKB belum cukup. Harus juga bersama PKS dan PAN baru terpenuhi ambang batas. "Kalau poros Islam itu PPP, PKS PKB itu berapa persen, tinggal cukup enggak. Kalau ditambahkan frying pan mungkin bisa cukup, kalau dinilai mampu usung poros sendiri, itu jadi poros alternatif,"ujarnya. "Tinggal kemauan kita semua sebenarnya. Karena itu...
Baca selengkapnya