Terkait Adanya Pejabat Yang Mengaku Dapat Vaksin Booster, DPR Meminta Kemenkes Mengevaluasi Kembali
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher berharap Kementerian
Kesehatan melakukan evaluasi terhadap distribusi dan pelaksanaan pejabat
daerah yang sudah mendapatkan vaksinasi booster alias dosis ketiga.
"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah,"kata dia, Jumat (27/8/2021).
Dia pun mengingatkan, vaksinasi booster diutaman bagi tenaga kesehatan yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. "Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab,"ungkap Netty.
Politikus PKS ini menilai, pemerintah seharusnya tidak memberi contoh buruk dengan melanggar surat edaran yang dibuat sendiri.
"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19,"kata Netty.
Penjelasan Kemenkes
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI angkat bicara. Kemenkes menegaskan bahwa vaksinasi dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan (nakes).
"Tetap sesuai surat edaran Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) bahwa dosis ketiga hanya untuk nakes ya," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi lewat pesan teks pada Rabu (25/8/2021).
Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/ 1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pemberian vaksin dosis ketiga karena masih tingginya angka tenaga kesehatan yang masih terinfeksi SARS-CoV02 walau sudah menerima dosis lengkap.
"Menggunakan vaksin Covid-19 Moderna untuk suntikan ketiga untuk tenaga kesehatan, dikarenakan kita tahu bahwa efikasi dari Moderna ini fading tinggi dari seluruh vaksin yang kita miliki saat ini,"ungkap Nadia di kesempatan berbeda.
"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah,"kata dia, Jumat (27/8/2021).
Dia pun mengingatkan, vaksinasi booster diutaman bagi tenaga kesehatan yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. "Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab,"ungkap Netty.
Politikus PKS ini menilai, pemerintah seharusnya tidak memberi contoh buruk dengan melanggar surat edaran yang dibuat sendiri.
"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19,"kata Netty.
Penjelasan Kemenkes
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI angkat bicara. Kemenkes menegaskan bahwa vaksinasi dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan (nakes).
"Tetap sesuai surat edaran Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) bahwa dosis ketiga hanya untuk nakes ya," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi lewat pesan teks pada Rabu (25/8/2021).
Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/ 1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pemberian vaksin dosis ketiga karena masih tingginya angka tenaga kesehatan yang masih terinfeksi SARS-CoV02 walau sudah menerima dosis lengkap.
"Menggunakan vaksin Covid-19 Moderna untuk suntikan ketiga untuk tenaga kesehatan, dikarenakan kita tahu bahwa efikasi dari Moderna ini fading tinggi dari seluruh vaksin yang kita miliki saat ini,"ungkap Nadia di kesempatan berbeda.
Komentar
Posting Komentar