Mengenakan Busana Bali Saat Sidang Paripurna DPR, Puan Ingin Mengajak Dan Mempercepat Masyrakat Agar Ingin di Vaksin Seperti Bali

Jakarta - Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi menilai busana yang dikenakan Ketua DPR RI, Puan Maharani pada sidang paripurna DPR RI 16 Agustus 2021 sebagai apresiasi kepada Bali, provinsi yang paling cepat mencapai target vaksinasi. Cakupan vaksinasi di Pulau Dewata tersebut kini di atas 90 persen.

"Makna busana Puan itu mengajak masyarakat Indonesia untuk mau divaksinasi, dan mempercepat vaksinasi seperti di Bali," kata Ari melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/8).

Ari mengatakan, vaksinasi oleh pemerintah adalah salah satu hal yang terus diawasi Puan sebagai pimpinan lembaga DPR yang mempunyai fungsi checks as well as balances.

"Kita tahu selama ini Puan memang problem dengan ketersediaan vaksin, pemerataan vaksin, bahkan mendorong adanya vaksin untuk anak di bawah 12 tahun," ujar Ari.

Ari menilai, busana dengan sentuhan Bali yang elegan ini adalah simbol optimisme bagi kebangkitan wisata, budaya, dan ekonomi Pulau Dewata setelah mencapai target vaksinasi.

"Ibu Puan ingin menyampaikan bahwa setelah semua daerah mencapai target vaksinasi dan herd resistance, kita optimis roda ekonomi yang mensejahterakan rakyat bisa berjalan lagi. Tidak cuma di Bali, tapi semua penjuru negeri," kata Ari.

Lebih jauh, Ari menilai, makna pakaian yang dikenakan Presiden Joko Widodo dan Puan Maharani di acara Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan itu saling melengkapi di saat pandemi sekarang ini.

"Di balik makna simbolisasi baju dengan sentuhan budaya Indonesia yang dipakai kedua tokoh ini menggambarkan rasa kebersamaan, keselarasan dan keterpaduan antara eksekutif dan legeslatif dalam menangani pandemi Covid-19,"pungkas Ari. 

Indah dan Anggun

Sementara pakar busana Bali Anak Agung Ngurah Anom Mayun K Tenaya mengatakan pakaian yang dikenakan Ketua DPR RI, Puan Maharani pada sidang paripurna DPR RI 16 Agustus 2021 tampak indah dan anggun.

"Perancang busana yang dikenakan Puan Maharani pada upacara kenegaraan 16 Agustus 2021 layak diacungi jempol, berani melakukan improvisasi, sehingga terkesan anggun bagi pemakainya,"ungkap Manyun.

Menurutnya, busana yang dikenakan politisi PDIP itu sebenarnya itu bukan Payas Agung. Karena di Bali, pakaian adat Payas Agung hanya boleh dikenakan saat pelaksanaan Upacara Manusa Yadnya Utama oleh kalangan tertentu.

"Yang dipakai Puan adalah busana modifikasi madya. Hasil modifikasi rias bali, bukan pakaian adat," ujarnya.

Akademisi Prodi Style dari Institut Seni Indonesia Denpasar tersebut menjelaskan, keberadaan pakaian Bali sangat erat kaitannya dengan budaya tata cara upacara di Bali. "Punahnya kain-kain asli Bali akibat dari budaya masyarakat sendiri seperti penyederhanaan upacara, yang biasanya menggunakan kain-kain sakral, akhirnya ditiadakan,"papar Mayun.

Mayun yang kini sedang menempuh S3 dan meneliti berbagai jenis kain khas Bali itu mengapresiasi sentuhan budaya Indonesia dalam pakaian yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo, Puan Maharani dan pejabat lainnya dalam acara kenegaraan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengamat Politik: Partai Golkar Sudah Biasa Menghadapi Masalah Korupsi

Jakarta - Empat kader Partai Golkar terseret kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, anggota DPR RI dan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, serta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah korupsi. Tidak aneh jika ada beberapa kader Golkar tertangkap dalam rentang waktu yang berdekatan. "Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Bahkan ketum dan sekjen Golkar di kepemimpinan sebelumnya ditangkap KPK. Jika saat ini, ada beberapa tokoh Golkar yang ditangkap KPK dan Kejaksaan itu hal yang tak aneh,"ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (21/10). Menurut Ujang, citra partai beringin itu bisa tercoreng karena kasus yang menjerat rentetan kader Golkar. Jika sudah demikian, tentu berdampak pada elektabilitas partai. "Soal citra memang bisa saja terco...
Baca selengkapnya

Dibawah Kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar Yakin Bisa Lebih Maju

Jakarta - Pendiri Facility for Strategic and International Research Studies (CSIS) Jusuf Wanandi menilai, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto mampu menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, Airlangga mampu membawa semangat di inner partai beringin untuk menghadapi beragam tantangan. "Di tengah tantangan dan perubahan zaman yang begitu besar, Golkar selalu mampu melewatinya. (Bahkan) tidak hanya bersama rakyat, tapi selalu bisa lebih maju lagi dari sebelumnya," kata Jusuf di sela-sela perayaan 50 tahun CSIS, Selasa (10/8). Mantan Direktur Eksekutif CSIS optimistis kepemimpinan Airlangga tak hanya mampu memajukan partai, namun juga politik Indonesia ke depan. Hal itu pun ia yakini dapat membuat demokrasi Indonesia semakin kuat termasuk membawa masyarakat ke gerbang kemakmuran. "Dengan demokrasi yang kuat, bisa membawa kita ke gerbang kemakmuran di masa mendatang, seperti yang digambarkan Airlangga. Selamat kepada Golkar, kami selalu siap ...
Baca selengkapnya

PPP Menyambut Positif Ajakan PKB Untuk Membentuk Poros Alternatif di Pilpres 2024

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) menyambut positif ajakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membentuk poros alternatif di Pilpres 2024. Menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi soliditas koalisi ini mudah tercapai karena sama-sama partai berlandaskan religius "Kami positif siapapun yang mengajak apalagi sesama rumpun koalisi parpol Islam, itu lebih bagus karena soliditasnya bisa tercapai,"ujar politikus yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Namun, dia mengingatkan ambang batas pencalonan presiden yang perlu dipenuhi adalah 20 persen kursi di DPR. Bila hanya PPP dan PKB belum cukup. Harus juga bersama PKS dan PAN baru terpenuhi ambang batas. "Kalau poros Islam itu PPP, PKS PKB itu berapa persen, tinggal cukup enggak. Kalau ditambahkan frying pan mungkin bisa cukup, kalau dinilai mampu usung poros sendiri, itu jadi poros alternatif,"ujarnya. "Tinggal kemauan kita semua sebenarnya. Karena itu...
Baca selengkapnya